Learning is Sharing

sadfasf sa

2011-05-08T15:48:00.001+07:00

asdf sdaf asdfasd asdf as fsad

dfsgsdfgsdf

2011-05-08T11:14:00.001+07:00

sdfgdfgsdf ds gs dfdfs dfs

Powered by Qumana

Pengertian Konsumen Menurut UU PK

2009-02-02T12:07:00.001+07:00

Tampilan di blog ini mungkin kurang sempurna. Silahkan kunjungi <a href="http://www.tunardy.com">tunardy.com</a> untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik.

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Anda tentu memahami bahwa tidak semua barang setelah melalui proses produksi akan langsung sampai ke tangan pengguna. Terjadi beberapa kali pengalihan agar suatu barang dapat tiba di tangan konsumen. Biasanya jalur yang dilalui oleh suatu barang adalah:

Produsen – Distributor – Agen – Pengecer – Pengguna

Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konumen, yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir.

Yang dimaksud di dalam UU PK sebagai konsumen adalah konsumen akhir. Karena konsumen akhir memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

Dan Anda tentu mengetahui bahwa ada dua cara untuk memperoleh barang, yakni:

Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.

Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen, dalam hal ini UU PK.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana bila saya membeli barang, kemudian saya menghadiahkannya kepada teman saya. Siapakah yang disebut konsumen? Menurut saya yang patut untuk disebut sebagai konsumen hanyalah penerima hadiah. Sedangkan pemberi hadiah bukan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK. Pemberi hadiah dapat dikatakan sebagai konsumen perantara.

Lalu mengapa di ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PK disebutkan “... baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain...”? Ketentuan ini dimaksudkan bila Anda menggunakan suatu barang dan/atau jasa dan bukan hanya Anda yang merasakan manfaatnya, melainkan juga keluarga Anda, orang lain, dan makhluk hidup lain. Contohnya bila Anda membeli sebuah AC untuk dipasang di ruang tamu rumah Anda. Tentu bukan hanya Anda yang merasakan hawa sejuk dari AC tersebut. Istri/suami, anak, tamu dan hewan peliharaan Anda tentu ikut merasakan kesejukan AC tersebut

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen menurut UU PK adalah:

Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
Tidak untuk diperdagangkan

Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

2009-02-02T12:06:00.001+07:00

Tampilan di blog ini mungkin kurang sempurna. Silahkan kunjungi <a href="http://www.tunardy.com">tunardy.com</a> untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:

Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.
Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Perlunya Perangkat hukum yang melindungi konsumen

2009-02-02T12:05:00.001+07:00

Tampilan di blog ini mungkin kurang sempurna. Silahkan kunjungi <a href="http://www.tunardy.com">tunardy.com</a> untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik.

Beruntunglah konsumen Indonesia karena pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Sebenarnya sebelum UU PK diundangkan, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah diatur dan tersebar di dalam berbagai peraturan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar, yakni perindustrian, perdagangan, kesehatan dan lingkungan hidup.Contohnyai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun tidak mungkin bagi seorang konsumen yang buta hukum mencari berbagai hak dan kewajibannya di segunung tumpukan peraturan. Selain itu, kelemahan dari peraturan-peraturan yang muncul sebelum UU PK adalah:

defenisi yang digunakan tidak dikhususkan untuk perlindungan konsumen
posisi konsumen lebih lemah
prosedurnya rumit dan sulit dipahami oleh konsumen
penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama dan biayanya tinggi

Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, UU PK tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya UU PK, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen.

Inti dari semuanya ini ialah apakah perlindungan konsumen itu? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dan menurut Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Adapun isi dari UU PK adalah:

Bab I: Ketentuan umum (Pasal 1)

Bab II: Asas dan Tujuan (Pasal 2 – 3)

Bab III: Hak dan Kewajiban (Pasal 4 – 7)

Bab IV: Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha (Pasal 8 – 17)

Bab V: Ketentuan Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18)

Bab VI: Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Pasal 19 – 28)

Bab VII: Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29 – 20)

Bab VIII: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Pasal 31 – 43)

Bab IX: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 44)

Bab X: Penyelesaian Sengketa (Pasal 45 – 48)

Bab XI: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49 – 58)

Bab XII: Penyidikan (Pasal 59)

Bab XIII: Sanksi (Pasal 60 – 63)

Bab XIV: Ketentuan Peralihan (Pasal 64)

Bab XV: Ketentuan Penutup (Pasal 65)

Prinsip ekonomi dan lemahnya posisi konsumen

2009-02-02T12:03:00.000+07:00

Tampilan di blog ini mungkin kurang sempurna. Silahkan kunjungi <a
href="http://www.tunardy.com">tunardy.com</a> untuk mendapatkan tampilan
yang lebih baik.

Apakah Anda pernah melihat iklan operator seluler yang menjanjikan
nelpon sepuasnya, kemudian Anda tertarik untuk menggunakannya. Namun
setelah digunakan ternyata tarifnya sangat mahal. Lalu Anda melakukan
komplain ke call center. Dan jawaban yang Anda peroleh adalah nelpon
sepuasnya berlaku dari jam 0:00 hingga 6:00. Anda hanya bisa membatin,
emang mau nelpon ama pocong?

Atau apakah Anda pernah berjalan-jalan di mall, lalu secara tiba-tiba
segerombolan orang dengan pakaian rapih dan berdasi mendekati Anda, lalu
mengajak Anda ke suatu tempat, katanya melakukan survey berhadiah.
Setelah Anda ke tempat tersebut, tanpa Anda sadari, Anda telah membeli
seperangkat alat dapur murahan.

Lalu bagaimana dengan yang ini, apakah Anda pernah ditawari asuransi
untuk mobil Anda, lalu Anda diberikan sebuah polis yang berisi segudang
kata-kata asing. Saat pintu mobil Anda tergores, Anda mengajukan klaim,
dan ternyata klaim tersebut ditolak dengan alasan asuransi mobil Anda
hanya untuk total loss. Anda bertanya apa total loss itu? Si agen pun
menjelaskan bahwa Anda hanya akan mendapatkan ganti rugi bila kendaraan
Anda rusak total atau kerusakannya di atas 75% dari nilai mobil.

Di jaman yang serba susah ini ada-ada saja tingkah laku para pelaku
usaha yang mengecewakan konsumen. Hal ini tak lepas dari prinsip yang
selalu dipegang erat oleh para pelaku usaha, yakni dengan pengorbanan
yang seminim mungkin memperoleh keuntungan yang maksimal. Terlebih
dengan semakin banyaknya pesaing, para pelaku usaha berusaha untuk
menekan biaya produksi serendah mungkin. Namun mereka tidak menyadari
bahwa menekan biaya produksi dapat menurunkan kualitas produk mereka,
yang pada akhirnya akan berimbas kepada konsumen. Tak jarang pula,
pelaku usaha giat dengan berbagai macam promosi. Namun kegiatan promosi
tersebut seringkali berisi janji-janji gombal. Janjinya enak di telinga,
namun kenyataannya tidak enak di hati. Atau strategi lain yang mereka
terapkan adalah dengan membuat klausula baku. Ini sering ditemui di
produk perbankan dan asuransi. Konsumen hanya perlu mengisi formulir,
dan seringkali di balik formulir tersebut terdapat berbagai poin yang
dibuat untuk melindungi kepentingan pelaku usaha, tanpa mengindahkan
hak-hak konsumen.

Lebih dari itu, Apakah Anda mengetahui bagaimana kerja jaringan seluler,
atau apakah Anda mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan yang Anda
santap di restoran? Apakah Anda yakin bahan-bahan yang digunakan aman
untuk dikonsumsi? Itulah kelemahan utama konsumen. Konsumen tidak
mengetahui bagaimana proses produksi suatu barang. Sehingga sulit bagi
konsumen untuk membuktikan bahwa kesalahan terletak di posisi pelaku
usaha bila terjadi sesuatu yang merugikannya.Untuk itu diperlukan suatu
perangkat peraturan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan konsumen.

Mari kita belajar bersama untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen Indonesia. Untuk itu mulai hari ini saya akan membuat
artikel-artikel tentang perlindungan konsumen, 1 minggu 1 artikel.
Segera bookmark blog ini, agar Anda tidak melewatkan satupun artikel
saya. Dan ingat! Informasi yang akan Anda peroleh gratis. Karena motto
saya learning is sharing.